-->
loading...

Mengungkap Alokasi Dana Pemerintah 11 Triliun FLPP 2020

Mengungkap Alokasi Dana Pemerintah 11 Triliun FLPP 2020

instarumah.com - Di Era pemerintahan sekarang, tidak hentinya mengeluarkan subsidi atau bantuan kepada masyarakat yang belum memiliki rumah. 

Melalui program satu juta rumah, pemerintah telah berkesinambungan dari awal sampai sekarang memberikan bantuan melalui kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat (Kemen PUPR). Baru-baru ini pemerintah mengalokasikan dana sebelas triliun (11 T) untuk menyukseskan pengadaan rumah untuk rakyat.

kemenpupr Basuki Hadimuljono
Menteri Basuki Hadimuljono - instarumah.com

Namun pertanyaanya apakah hal tersebut telah dapat menyelesaikan persoalan rakyat yang belum memiliki rumah untuk memiliki rumah? Faktanya bukan sekedar jumlah unit rumah yang tersedia kurang, namun ada satu hal yang menjadi persoalan mendasar untuk masyarakat dalam memiliki rumah subsidi atau perumahan atau perumnas. 

Permasalahan apa itu ? temuan yang ada di lapangan adalah, unit perumahan subsidi atau perumahan sederhana hanya dapat di beli secara kredit oleh masyarakat kita yang memiliki pekerjaan sebagai karyawan swasta atau pegawai, yang mana pada tingkat masyarakat ini memiliki kelengkapan persyaratan sesuai dengan aturan perbankan pemberi kredit. 

Inipun jika ditelaah secara mendalam akan banyak sekali data persyaratan pengajuan kredit yang tidak valid. Karena jika benar-benar valid akan bertambah banyak jumlah dari masyarakat yang tidak bisa mendapatkan kredit rumah subsidi. Dikarenakan persyaratan yang diminta oleh perbankan sangat ketat, lantaran banyaknya sistem karyawan swasta dalam pekerjaanya sebagai karyawan kontrak.


Akan kita kupas tuntas semua persoalan mendasar yang ada diproses kepemilikan rumah subsidi.  Diantaranya adalah sulitnya masyarakat yang berprofesi sebagai wiraswasta atau sebagai pengusaha mikro dalam mengajukan kredit pembelian rumah

Banyak diantara pelaku usaha mikro yang secara usahanya dan penghasilanya mampu untuk mengajukan kredit. Penghasilanya sangat lebih dari cukup untuk mengangsur besaran cicilan rumah subsidi setiap bulanya. 

Namun sangat ironi ditengah banyak kebijakan yang nyata membantu masyarakat supaya mampu memiliki rumah layak huni, para golongan wirausaha kecil tidak bisa menikmatinya. Jika kita sama-sama melihat begitu besar kredit yang macet pada konsumen yang secara kualifikasi memenuhi syarat pengajuan kredit perbankan. 

Harusnya ini tidak terjadi ! meski memang benar bahwa dalam sebuah produk pembiayaan selalu ada margin and error, tapi sekali lagi menilik begitu besar kredit macet pada kreditur rumah yang katanya baik secara persyaratan. 

Lalu sebenarnya yang salah apanya? salah satu pembahasan yang sedang kita bahas dalam tulisan ini adalah banyak dari masyarakat yang mampu secara materi namun tidak mendapat pelayanan haknya sebagai kreditur rumah karena persyaratan administratif pekerjaan yang tidak bisa. 

Maka hematnya focus pemerintah adalah menyelesaiakan persoalan ini, yaitu membuat sebuah batasan hukum yang jelas kusus mengatur masyarakat sebagai pengusaha kecil bisa mengajukan kredit rumah subsidi.

Banyak badan hukum dan pemerintahan yang harusnya mampu membuat sebuah aturan yang jelas tepat sasaran pada masyarakat yang benar-benar harus mendapatkan rumah, sebagai bentuk tanggung jawab dan kerja nyata pemerintah menghadirkan Negara pada kehidupan mereka. 

Jika kita menilik pada fakta yang ada ditengah masyarakat pada problem ini, mari kita berikan sebuah contoh kasus : seorang karyawan yang berpredikat sebagi karyawan kontrak melakukan pengajuan kredit pemilikan rumah, karena ada sebuah kebijakan kemudian diberikan kredit. Lantas apa yang terjadi, saat karyawan tersebut habis masa kontrak kerjanya, sudah tentu tidak bisa melanjutkan pembayaran angsuran rumahnya setiap bulan.

Sekarang jika kita bandingkan sama-ama memberi kredit pada pedagang kaki lima atau pengusaha mikro hal tersebut tidak akan terjadi, karena para pengusaha mikro tidak ada resiko diberhentikan oleh perusahaan saat kontrak kerjanya habis. 

Resikonya Cuma ada dua yaitu : usahanya menjadi besar kemudian melunasi kredit rumahnya yang kedua adalah usahanya tetap berjalan dengan penghasilan tetap, dan tidak akan ditutup usahanya karena jika tidak usaha tidak akan bisa memenuhi kebutuhanya sehari-hari.


Sampai saat ini belum ada sebuah kebijakan peraturan pemerintah dan perbankan yang mengatur secara kusus wirausaha mikro bisa mengajukan kredit kepemilikan rumah.  Hematnya dimulai dari sinilah penyelesaian carut marut semrawutnya system pengadaan rumah subsidi kususnya bagi masyarakat menengah dan menengah kebawah. 

Sekali lagi faktor legalitas secara administratif yang sejauh ini menghambat masyarakat yang secara kemampuan dan komitmen mampu mengajukan kredit kepemilikan rumah namu mereka tidak bisa melakukanya.  

Bukan hanya masalah ini yang harus dibenahi, sumber daya manusia (SDM) dari para marketing property juga harus dibenahi secara maksimal dan prioritas. Banyak kasus yang terjadi dilapangan adalah marketing melakukan hal-hal yang banyak merugikan customer dan developer bahkan tidak sedikit melibatkan pihak perbankan. 

Contohnya adalah saat seorang customer secara persyaratan pengajuan kredit pemilikan rumah tidak memnuhi syarat, maka mereka merubah data atau memalsukan data customer yang tidak sesuai dengan fakta. 

Hal ini punya akibat yang tidak baik  atau negative karena secara psikologi, customer yang dipalsukan datanya juga tidak memiliki rasa tanggung jawab sebagai kreditur. Artinya saat customer dengan data persyaratan yang dipalsukan diberi kredit, maka saat customer mengalami kesulitan keuangan akan mengalami terjadinya kredit macet

Belum kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh analisis perbankan pada data persyaratan yang diajukan customer. Kesalahan dari pihak marketing dengan customerlah yang banyak mewarnai permaslahan-permasalahan yang ada di pengadaan perumahan untuk masyarakat kita.

Bahkan seperti yang kita ketahui baru-baru ini terjadi disalah satu kota besar di Indonesia, ketidak jujuran atau bahkan penipuan yang menggunakan kedok kredit kepemilikan rumah syariahpun terjadi. 

Banyak customer yang tertipu dengan resiko uangnya yang sudah masuk tidak akan kembali, inipun dilakukan oleh developer atau pengembang, bukan dilakukan oleh sales (marketing), perbankan atau customer sendiri. 

Begitu kompleksnya permasalahan pengadaan perumahan di Indonesia. Namun semuanya dikembalikan pada diri kita masing-masing. Yang dibutuhkan apa sih supaya kita terhindar dari segala persoalan dalam lingkaran persoalan seperti pada contoh-contoh diatas. Yang dibutuhkan adalah pengetahuan dan informasi yang tepat dengan sumber yang tepat pula.


Lalu bagaiman cara mengenali sumber informasi yang tepat, itu sangat sulit jika dipikirkan oleh anak Sekolah Dasar tapi sangat mudah jika dipikirkan oleh orang dewasa. 

Cirinya adalah sumber informasi tersebut tidak menyebutkan hal-hal yang diluar setandart dan mengada-ada. Jadi memberikan informasi seperlunya yang harus disampaikan saat menyampaikan project yang ditawarkan. 

Kembali pada persoalan utam pembahasan kita yaitu solusi dari pemenuhan kepemilikan rumah subsidi pada masyarakat kita supaya tepat sasaran. Sekali lagi pemerintah dan pemangku keperntingan harus menyiapakan solusi untuk mengatur para pengusaha mikro bisa mengajukan kredit kepemilikan rumah dengan simple.

Adanya aturan-aturan yang jelas dan mempermudah serta melindungi pemerintah, perbankan serta customer maka apa yang diharapkan pemenuhan kebutuhan kepemilikan rumah dapat tercapai dengan maksimal. 

Karena solusinya bukan seberapa besar atau kecil jumlah uang yang digelontorkan oleh pemerintah untuk menyediakan ketersediaan perumahan rakyat. Selesaikan maslah utamanya maka akan selesai persoalanya.
LihatTutupKomentar
loading...