-->
loading...

Kaum Buruh Menangis dirumah sendiri


Apa penderitaan terberatmu? sehingga hal itu menjadi alasan kamu begitu kejam kepada rakyat, membuat ibu pertiwi tercinta menangis sedih sedalam-dalamnya di rumah sendiri. 

Hidup kalian tidak pernah menderita seperti hidup si fakir, lantas alasan apa kalian mengatasnamakan rakyat saat duduk di sana, memperjuangkan aspirasi bangsamu sendiri. 

Seperih sembilukah hidup kalian? begitu tipiskah hati nurani kalian ? sehingga terasa sah dan pantas kamu limpahkan segala penderitaan kepada rakyat, hanya untuk terus mewujudkan segala nafsu duniamu, kesenangan duniamu yang tak akan kamu bawa ke liang lahat, kecuali dosa-dosa dari keputusan dahsyatmu menderitakan rakyat, saat kamu atas namakan untuk bisa duduk di sana. 

Saya pikir ini sambil menghisap tembakau di kamar mandi, tapi cara berpikir saya masih normal dalam kenikmatan dan kepuasan, meski sekililing saya penuh bau busuk hasil tubuh saya.

Untaian kalimat-kalimat di atas begitu indah ditulis untuk mengecam sebuah keputusan yang memiliki dampak besar saat ini dan masa depan bangsa ini. 

Bulan dan tahun ini, oktober 2020 menjadi bagian perjalanan bangsa ini, salah satu yang mungkin sulit terlupakan. Apakah itu? pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang disebut sebagai omnibus law. 

Peristiwa sekarang ini menciptakan efek timbal balik sebagian rakyat Indonesia dengan tidak menerima UU Ciptaker disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), masyarakat Indonesia sebagian besar terasa menolaknya, dan bagi yang tidak menyatakan tidak menerima karena tidak mengerti atau memang merasa tidak memiliki bagian ikut menanggung akibat yang ditimbulkan.

Dapat disimpulkan gelombang protes masyarakat terjadi karena isi kepala yang membuat dan mengesahkan undang-undang ini tidak sinkron dengan aspirasi dan  harapan masyarakat yang mereka wakili sebagai konstituenya. 

Atau memang ada hal lain yang rakyat tidak mengetahuinya ? Kalimat yang tepat, adalah tidak sinkron ? atau tidak mau tahu serta mengakomodir pikiran-pikiran rakyak yang mana mereka yang membuat dan mengesahkan undang-undang ini memiliki kewajibaan menyampaikan aspirassi dari masyarakat negeri ini. 

Saat pembuat dan pengesah undang-undang ini menyatakan bahwa apa yang mereka buat dan sahkan akan membawa banyak efek positif dan baik, namun apa yang diartikan oleh masyarakat tidak seperti itu. Jika dilihat pada point pokok yang tidak bisa diterima dan akan ternilai memiliki dampak sangat merugikan masyarakat serta bangsa ini ke depan, kususnya mereka yang menjadi buruh.


Poin Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah diketok palu pengesahanya, yang berkaitan dengan akan banyak merugikan buruh ada tujuh pokok garis besar antara lain adalah sebagai berikut :
  1. Hilangnya sanksi pidana bagi perusahaan nakal.
  2. Makin kecilnya Upah Minimum Regional (UMR).
  3. Tidak adanya jaminan uang pesangon.
  4. Hanya akan menyebabkan karyawan kontrak susah  diangkat menjadi karyawan tetap.
  5. Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) akan semakin besar.
  6. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh perusahaan akan semakin mudah.
  7. Hilangnya jaminan sosial bagi buruh, kususunya jaminan kesehatan dan jaminan pensiun.
 
Poin di atas tentunya menyangkut para pekerja atau buruh, para karyawan perusahaan melihat banyak kerugian bagi mereka ke depanya. 

Karena akan banyak hilangnya hak-hak mereka yang dianggap layak didapatkan sebagai pekerja dari perusahaan tempat mereka bekerja. Mereka melihat dengan undang-undang yang baru ini akan banyak memihak para pengusaha, para buruh akan benar-benar kehilangan hak pokok mereka, sebetulnya jika kita memakai kata hilang maka mereka tidak akan mendapatkan apa yang sebelumnya mereka dapatkan dengan undang-undang sebelumnya. 

Iya benar mereka akan mendapatkan hak yang sama namun dengan quantity yang berbeda, artinya dari jumlah yang diterima tidak akan seperti pada undang-undang sebelumnya. Di sisi lain dipandang akan menguntungkan perusahaan namun di sisi lain ada karyawan atau para buruh yang dirugikan. 

Pada bagian di atas dijelaskan pada sektor pekerja atau buruh, masih ada beberapa klaster yang termaktup dalam Undang-Undang Ciptaker yang telah disahkan menilik pada Rancangan Undang-Undang Ciptaker maka klaster lain seperti dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) serta lainya, yang mencakup sebelas (11) klaster yang menjadi pembahasan dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja, 

selain dua klaster tersebut yaitu: Penyederhanaan Perizinan Tanah, Persyaratan Investasi, Dukungan Riset dan Inovasi, Kemudahan Berusaha, Administrasi Pemerintahan, Pengenaan sanksi, Pengendalian lahan, Kemudahan Proyek Pemerintah, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Maka gelombang aksi unjuk rasa yang telah terjadi oleh rakyat tidak dapat dibendung lagi, masyarakat terasa semakin dianiaya hak-haknya kususnya mereka yang bekerja sebagai buruh pada sebuah perusahaan. 

Unjuk rasa menolak Undang-Undang Ciptaker yang telah terjadi terdiri dari beberapa elemen masyarakat, dari mahasiswa, pelajar, masyarakat biasa, dan tentunya buruh. Rakyat menerjemahkanya bukan hanya mereka yang sekarang sedang bekerja, tapi mereka yang belum bekerja serta generasi-generasi anak cucu mereka nantinya, akan mendapatkan perlakuan dan hak sebgai pekerja yang tidak semestinya sebagai pekerja pada perusahaan. 

Kita tidak bisa memungkiri jika masyarakat yang berunjuk rasa sebagian melakukan perilaku anarki dengan melakukan perusakan fasilitas umum dan kekerasan dalam bentuk verbal atupun fisik, yang kemudian terjadi konfrontasi dengan pihak keamanan yang bertugas sebagai alat keamanan negara. 

Sebagai alat negara yang mengamankan gangguan dari dalam ataupun luar, meski tugas utama pihak keamanan adalah mengayomi masyarakatnya dan yang dirusak adalah fasilitas sosial yang dibangun dengan uang dari rakyat, bahkan para pemangku tanggung jawab negara inipun dibayar menggunakan uang rakyat yang dikelola juga uang rakyatnya, dapat dikatakan dilema dalam ketidak rasionalan.

Jika kita mau melihat beberapa fakta yang terjadi dan berkembang sebelum, selama, dan sesudah unjuk rasa berlangsung maka kita akan mendapatkan beberapa hal yang realistis dari berbagai sudut pandang yang rasanya saling terkait menjadi sebab akibatnya. 

Istilah Omnibus law awalnya diungkapkan pada masyarakat Indonesia dalam pidato pertama Presiden Joko Widodo pada hari Minggu (20 oktober 2019), setelah dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia (RI) untuk kedua kalinya. 

Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menyampaikan sebuah konsep hukum perundang-undangan yang disebut Omnibus law, yang merupakan sebuah Undang-Undang yang dibuat untuk menyasar isu besar yang ada di suatu negara. 

Sedangkan isu yang memang berkembang di tengah masyarakat kita adalah kemudahan mendapatkan pekerjaan dan kesempatan usaha yang mudah. 

Undang-undang ini dimaksudkan untuk merampingkan regulasi dari segi jumlah, dan menyederhanakan peraturan agar lebih tepat sasaran. Adapun dua undang-undang yang akan menjadi Omnibus law adalah Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja (UU Ciptaker), dan Undang-Undang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).


Seiring berjalanya waktu saat Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus law digulirkan dan diberikan pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dibahas dan diolah dengan harapan mengakomodir kehendak masyarakat Indonesia, yang mana DPR sebagai wakil dari rakyat. 

Dalam perkembanganya memang banyak protes yang sudah dilayangkan oleh berbagai elemen masyarakat akan ketidak setujuan atau menolak isi dari RUU omnibus law

Berbagai sosialisasi penolakan dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat. Di dalam DPR pun juga dilakukan pembahasan RUU tersebut dengan adanya data pada Baleg yang dapat diakses secara on line, masyarakat akan tahu berkembangan pembahasan RUU tersebut, dari penolakan poin-poinya, perbaikan pasal dan ayatnya, ataupun yang mensetujui pada RUU tersebut pada setiap poin pentingnya. 

Namun karena adanya pandemi covid-19 yang merebak pada tingkat yang mengancam kesehatan masyarakat kita, gaung perkembangan dari RUU Omnibus law seperti lenyap, sunyi, sepi, tak bertepi.

Kemudian tiba-tiba Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Pada hari Senin (5 oktober 2020), telah mengetok palu tanda disahkannya Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Pengesahan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-7 masa persidangan pertama (I) 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. 

Pengesahan RUU Cipta Kerja ini bersamaan dengan penutupan masa sidang pertama yang dipercepat dari yang direncanakan, pada 8 Oktober 2020 menjadi 5 Oktober 2020, yang mana sebelumnya nyaris tidak ada info terkait pembahasanya dan sosialisainya kepada masyarakat Indonesia, lagi-lagi dengan alasan Pandemic Covid-19 DPR mempercepat penutupan masa sidang pertama 2020-2021. 

Disinilah menciptakan sebuah pertanyaan besar dan amarah masyarakat kita, apalagi beredar luas bagaimana dianggap tidak seportifnya suasana sidang penetapan RUU Omnibus law, dengan terbukti adanya anggota sidang yang walk out dari peristiwa tersebut.

UU Omnibus law yang baru saja disahkan, terdiri atas 15 bab dan 174 pasal di dalamnya, sekali lagi jika kita melihat pada baleg secara online ada 1028 halaman tercantum. 

Pertanyaan kemudian muncul, apakah secepat itu pembahasanya, apakah sehafal atau sekatam itukah para empunya tanggung jawab membahas dan mengesahkanya, terbaru merebak informasi bahwa banyak dari anggota Dewan belum menerima salinan UU yang telah disahkan tersebut, apakah sebercanda itu ? Terlepas dari informasi tersebut, masyarakat sudah terlanjur tersulut emosinya yang sudah banyak tidak menggunakan ketenangan dalam menerimanya. 

Lantas tidak perlu ada yang disalahkan dalam hal ini, karena dapat dikatakan semua salah. Segala yang bertujuan baik akan menjadi sebaliknya jika tidak ada transaparansi menyeluruh. 

Pemerintah bergeming dengan pendirianya bahwa UU Omnibus law akan membawa manfaat yang luas dalam menyerap tenaga kerja, mensejahterakan karyawan yang hak-haknya tidak hilang, menekan terjadinya peluang korupsi, menarik banyak investor masuk ke dalam negeri, dan masih banyak lagi hal baik seperti kemudahan perijinan usaha oleh masyarakat kita. 

Banyak para pakar yang setuju dengan pemerintah namun tidak sedikit tokoh-tokoh sentral yang ahli juga melihat sebaliknya akan manfaat yang bisa didapat dari UU Omnibus law.


Mari bersama kita sejenak melihat realita yang ada sekarang, sudah berapa lama kita mengalami pandemi covid-19 ? sudah berapa lama kita tidak memiliki penghasilan yang layak ? 

berapa banyak dari kita yang sudah tidak memiliki pekerjaan? 

berapa besar biaya hidup keluarga kita tanggung? 

sudahkah kita medengar seberapa keras menjeritnya hati para keluarga di tengah pandemi covid-19?

Apakah biaya hidup masyarakat kita bertambah besar dengan penghasilan yang terus menyusut, atau sebaliknya? 

Sudahkah kita melihat berapa banyak anak-anak dalam keluarga mulai kehilangan psikologi pertumbuhanya secara normal? Apakah kita terbuka dengan mengetahui sudah berapa banyak masyarakat kita perutnya melilit karena lapar, persoalan yang terus membelit?

Apakah manusia dengan keadaan seperti pertanyaan-pertanyaan tadi bisa berfikir rasional? 

nyatanya bisa berfikir rasional untuk mencerna proses UU Omnibus law yang disahkan, meski dengan emosi yang memuncak karena perut yang lapar, pikiran penuh dengan kekawatiran. 

Hematnya pada saat seperti ini tidak perlu membuat sebuah kebijakan keputusan yang memiliki potensi menumbulkan isu kontroversial yang sangat bertolak belakang dengan kebijakan pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB), yang hanya akan menghasilkan amarah rakyat yang akhirnya masyarakat berunjuk rasa dengan mengabaikan apa itu PSBB karena merasa pemimpin mereka tidak berkomitment dengan melakukan dua keputusan besar saling berlawanan. 

Mengabaikan segala aturan atau protokol pencegahan covid-19 yang sedang pada moment lonjakan tinggi dalam penyebaranya. 

Apakah semua masyarakat kita mampu menerima segala keadaan dengan sumber daya yang diharapkan ? tentu tidak, karena sumber daya manusia kita belum seratus prosen (100%) mampu mengikuti rasionalitas visioner, yang dibutuhkan rakyat adalah sekarang dan anak cucu mereka kelak memiliki kepastian masa depan baik, dapat dikatakan UU Omnibus law disahkan pada waktu yang tidak tepat, bahkan bisa jadi dengan isi yang tidak diharapkan rakyat.


Kita coba lihat dari salah satu sudut seperti yang disampaikan pemerintah, yaitu akan banyak investor dan kemudahan peluang mendapatkan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat kita serta generasi muda kita sekarang. 

Apakah kita lupa bahwa sekarang adalah era 4.0 ? era yang mana sebanyak-banyaknya kemuduhan didapatkan dengan meminimalkan biaya produksi namun dengan hasil yang besar, menggantikan tenaga manusia (sumber daya manusia) dengan tenaga robot, kami menulis ini sambil senyum-senyum sendiri. 

Kita akan banyak kedatangan investor dengan segala kemudahan berusaha di negeri kita, apakah mereka akan datang tanpa teknologi ? tentu jawabanya tidak. 

Mereka akan datang dengan teknologi yang mereka miliki, apakah sudah terhitung dengan kalkulasi berapa banyak pemanfaatan tenaga kerja kita yang tidak diganti dengan robot ? 

Saat negara-negara lain membuat kebijakan bukan pada quantity investor yang masuk, seperti pemberdayaan sumber daya alam yang dikelola sepenuhnya oleh sumber daya manusia dalam negerinya, menjamin perkembangan riset dan teknologi, jangan-jangan nanti kita akan justru tertinggal tanpa belum tentu mampu mengejar ketertinggalan. 

Jika kita mengharap dengan UU Omnibus law kita akan menyelesaikan banyak persolan mendasar kususnya tentang ketenaga kerjaan, justru kita tanpa sadar menciptakan para obyek pasar yang besar nantinya, hanya sebagai obyek pasar bukan pelaku pasar.

Bukan produktif tapi hanya konsumtif dengan tingkat pekerjaan rendahan yang menghasilkan pendapatan dibawah rata-rata pendapatan perkapita.

Menyikapi seluruh fakta dari UU Omnibus law maka kita tidak akan cukup selesai dalam satu paragrap dan mungkin ratusan suku kata, banyak hal yang termaktup dalam UU yang terdiri dari seribu halaman. 

Meski semua tidak kontroversial seperti poin-poin yang menjadi perdebatan dan akan diajukan ke Makamah Konstitusi sebagai Judicial Review. 

Jika kita menyikapinya dengan kepala dingin memang UU Omnibus law ini masih ada peluang untuk diperbaiki sesuai dengan harapan semua bagian masyarakat yang menolaknya. 

Mungkin dengan adanya peristiwa ini kita semua dalam proses bertumbuh untuk menjadi bangsa yang lebih besar lagi yang kelak akan mengusai pasar dunia untuk kesejahteraan yang lebih manusiawi lagi sesuai dengan cita-cita bangsa, para pendiri bangsa, dan cita-cita luhur bangsa ini yang teguh berlandaskan Pancasila.
LihatTutupKomentar
loading...